Dalam Publikasi yang diterbitkan Badan Pusat Statistik dengan judul “Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota di Indonesia 2022”, dijelaskan bahwa masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah. Salah satu aspek penting untuk mendukung strategi penanggulangan kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat. Badan Pusat Statistik (BPS) pertama kali melakukan penghitungan jumlah dan persentase penduduk miskin pada tahun 1984. Sejak tahun 2002 BPS telah menyajikan data dan informasi kemiskinan untuk tingkat kabupaten/kota.
BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach) dalam mengukur kemiskinan. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Sumber data yang digunakan untuk menghitung kemiskinan di tingkat kabupaten/kota tahun 2022 adalah data Susenas Konsumsi Pengeluaran
Maret 2022.
Upaya untuk menurunkan angka kemiskinan terus dilakukan di Indonesia. Sepanjang tahun 2017 hingga tahun 2019, persentase angka kemiskinan terus menunjukkan tren menurun hingga pada posisi 9,41 persen. Tercatat dalam kurun waktu dua tahun terakhir, persentase penduduk miskin mengalami peningkatan hingga 10,14 persen pada tahun 2021. Untuk wilayah Kota Subulussalam, pada tahun 2021 persentase penduduk miskin Kota Subulussalam adalah sebesar 17,65 persen, naik jika dibandingkan tahun 2020 sebesar 17,60 persen. Sedangkan pada tahun 2022 presentase penduduk miskin di Kota Subulussalam adalah 16,94 persen. Artinya, presentase penduduk miskin di Kota Subulussalam mengalami penurunan sebesar 0,71 persen. Dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 14,06 ribu jiwa, Kota Subulussalam menempati urutan jumlah penduduk miskin terbanyak ke-9 kabupaten/kota se-Provinsi Aceh.
Terdapat beberapa indicator kesehatan diantaranya Angkat Tingkat Kesakitan, Angka Kematian Bayi (AKB), Gizi Buruk, dan Angka Harapan Hidup (AHH). Dalam lima tahun terakhir, Angka Tingkat Kesakitan terendah terjadi pada tahun 2021 dengan angka sebesar 8,33 persen. AKB tertinggi Kota Subulussalam pada tahun 2021 berada pada Kecamatan Penanggalan dengan nilai 17,18. Sedangkan jumlah kasus gizi buruk terbanyak terjadi pada Kecamatan Rundeng dengan 12 kasus. AHH Kota Subulussalam pada tahun 2021 sebesar 64,07, terendah dibandingkan seluruh kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan diakibatkan dari efek pandemi. Kondisi ini terjadi karena pada tahun tersebut terjadi perubahan pola perekonomian akibat PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) dan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Jam kerja serta upah yang semakin menurun mengakibatkan warga beralih ke sektor pertanian.
Program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Subulussalam antara lain : penyaluran zakat, infaq dan shadaqah serta program bantuan sosial kepada warga miskin, anak terlantar, lansia serta penyandang disabilitas. Program tersebut diharapkan dapat menjadi pelengkap dari program pengentasan kemiskinan pemerintah pusat yang telah dilaksanakan seperti PKH, KKS, Kartu Prakerja, dll. Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Kota Subulusalam.
Referensi :
Badan Pusat Statistik (BPS). 2021. Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota
2021. Jakarta: Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Subulussalam. 2021. Kota Subulussalam Dalam
Angka 2021. Subulussalam: Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Subulussalam. 2022. Profil Sosial Ekonomi Kota Subulussalam Tahun 2022. Subulussalam: Badan Pusat Statistik
